Web — pasal 33 ayat 3 uud 1945, telah menjadi dasar hukum yang penting dalam mengatur pengelolaan sumber daya alam di indonesia, termasuk air tanah. Webdewan perwakilan rakyat republik indonesia Webartikel ini menjelaskan perkembangan penafsiran frasa “dikuasai oleh negara” di pasal 33 ayat (3) uud 1945 oleh mahkamah konstitusi. Frasa ini diartikan sebagai konsepsi. Web — pasal 33 uud 1945 sendiri adalah sendi utama dari landasan perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam di tanah air. Landasan konstitusional ini juga. Web — isi pasal 33 ayat 3 uud 1945 menekankan negara menggunakan sumber daya alam yang terkandung di indonesia bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Webthis study aims to : 1) determine the translation of article 33, paragraph 3 of the 1945 constitution in a variety of legislation on natural resources, 2 ) analyze the. Webpasal 33 (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Web — makna pasal 33 ayat (1) uud 1945 adalah perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi sehingga diperlukan usaha bersama yang tidak didorong oleh self. Web — pasal 33 uud 1945 mengatur tentang perekonomian nasional yang berasas demokrasi ekonomi. Artikel ini menjelaskan perubahan pasal ini sebelum dan sesudah. Web1945 merupakan sebuah hubungan antara tujuan (pembukaan uud 1945) dengan sarana/cara (pasal 33 uud 1945). Dalam posisi yang demikian, pasal 33 dan 34 uud. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada. Web — artikel ini menjelaskan makna dan batasan hak negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam berdasarkan pasal 33 ayat 3 uud 1945. Webpasal 54 ayat (2) atau ayat (3), atau pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: Web — pasal 33 ayat 3 uud 1945 menetapkan bahwa negara berhak untuk menguasai sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup. Web — pasal 33 ayat (4) uud 1945. Dalam pasal 33 ayat (4) disebutkan jika perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dan prinsip.
